oleh

Pilkades Serentak 2022 di Empat Lawang akan Diikuti 142 Desa

SILAMPARI ONLINE,

EMPAT LAWANG – Sebanyak 39 kepala desa (kades) di Kabupaten Empat Lawang, bakal habis masa jabatan pada tahun depan (2022, red,). Dengan begitu, pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada tahun depan, sebanyak 142 desa, akan melaksanakan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD P3A) Kabupaten Empat Lawang, Asnan Ghozi melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Agusman Mulyadi mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak, baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2022.

Sebelumnya menurut Agusman, pelakssanaan pilkades serentak dijadwalkan pada tahun ini (2021, red) dan diikuti 103 desa. Namun karena ada persoalan anggaran, pelaksanaan pilkades serentak baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

“Konsekkwensinya, jumlah desa yang dipersertakan pada pilkades serentak itu bertambah 39 desa. Jadi, total desa yang ikut serta pada pilkades 2022 itu menjadi 142 desa,” jelasnya.

Disampaikannya, DPMDP3A Empat Lawang sendiri, sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pilkades serentak itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, untuk dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

“Dari mulai anggaran untuk tahapan, hingga anggaran untuk back-up keamanan, semua kita ajukan, untuk pelaksanaan pilkades serentak itu,” bebernya.

Untuk back-up keamanan sendiri sambung dia, pihaknya akan meminta bantuan TNI dan Polri, agar pelaksanaan pilkades itu nantinya berlangsung aman, tertib dan lancar tanpa ada gangguan keamanan yang berarti. “Anggaran untuk pengamanan nantinya, itu akan kita serahkan dalam bentuk hibah ke TNI dan Polri, biarlah mereka yang kelolah sendiri dan membuat laporan pertanggungjawaban sendiri,” sebutnya.

Sementara untuk anggaran pelaksanaan pilkades serentak di tingkat panitia desa, sambung dia, masing-masing desa akan berbeda porsi anggarannya, dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt) masing-masing desa.

“Kalau dulu sama rata, sekarang tidak seperti itu. Banyak jumlah dpt akan mempengaruhi jumlah anggaran yang diterima,” tandasnya. (fahrurozi)

Komentar