oleh

Penandatanganan Nota Kesepahaman Propemperda DPRD dan Bupati Mura

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understand (MoU) dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang Rancangan Pro[1]gram Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Mura Tahun 2022.

Penandatanganan dilaku[1]kan oleh Bupati Mura, Hj Ratna Machmud dan KetuaDPRD Mura Azandri itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura, di Gedung Rapat Paripurna DPRD Mura, Rabu (2/3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang Rancangan Propemperda Kabupaten Mura Tahun 2022 oleh Ketua DPRD Mura, Azandri

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Mura, Amir Hamzah mengatakan bahwa setidaknya ada 14 Rancan[1]gan Peraturan Daerah (Raperda) yang terdiri dari 10 dari Eksekutif dan 4 dari inisiatif DPRD Mura.

Dikatakannya, adapun prioritas rancangan Perda dari Pemkab Mura diantaranya, Raperda Tentang Pajak Daerah, Raperda Tentang Retribusi Daerah, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mura, Raperda Tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik, Raperda Tentang Persetujuan Pembangunan Gedung, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mura No[1]mor 13 Tahun 2010 Tentang Irigasi, Raperda Tentang Prasa[1]rana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Raperda Tentang Pendoman Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan Raperda Tentang Pelaksanaan Metrologi Ilegal.

Penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang
Rancangan Propemperda Kabupaten Mura Tahun 2022 oleh Bupati Mura, Hj Ratna Machmud

Sedangkan, rancangan Perda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Mura, diantaranya, Raperda Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) oleh DPRD, Raperda Tentang Ilegal Fishing, Raperda Tentang Perlindungandan Pemberdayaan Petani, Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Mura, Azandri saat menjelaskan bahwa 4 Raperda inisiatif DPRD itu tidak serta merta ada. Namun sudah menjadi pemikiran dan pertimbangan yang matang untuk diusulkan dan dibahas menjadi perda seperti Raperda Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) oleh DPRD halini tentu berang:kat dari tidak tersosialisasinya sejumlah perda yang sudah diterbitkan.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura agenda menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU
dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang Rancangan Propemperda Kabupaten
Mura Tahun 2022

“Kami berpendapat sosialisasi perda ini penting diatur sedemikian rupa sehingga peraturan-peraturan itu dapat dipahami oleh masyarakat, tutur Azandri.

Begitu juga soal Ilegal Fishing, perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kami menilai sudah sangatpenting. Bagaimana saat ini kita melihat kebhinekaan tunggal ika sudah mulai luntur dan raperda ini akan mengatur dan memperbaiki ulang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, ungkapnya.

Sedangkan, Bupati Kabupaten Mura, Hj Ratna Machmud didampingi Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti menjelaskan bahwa hampir setiap kegiatan pemerintah sudah tentu harus memiliki legal standing. Dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu kebutuhan. “Bersama DPRD Mura akan dibahas satu persatu untuk segera dijadikan Perda,” pungkasnya (adv)

Komentar