oleh

Pejabat Muratara Masih Ngontrak di Bumi Beselang Serundingan

SILAMPARI ONLINE,

MURATARA– Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muratara ternyata belum mendapat jatah rumah dinas (Rumdin). Hanya Bupati yang menempati Rumdin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Muratara, Zulkifli membenarkan, jika saat ini baru ada satu Rumdin yang diperuntukan untuk Bupati. Sedangkan untuk wakil Bupati maupun Sekda belum ada.

“Yang lain masih sewa (Ngontrak, red) baru ada Rumdin Bupati saja, itu juga halamannya terbatas tidak bisa menampung tamu yang banyak,” kata Zulkifli, Rabu (5/1).

Terkait penyediaan Rumdin, lanjut Zulkifli Pemerintah Kabupaten Muratara, tengah mempersiapkan lahan seluas empat hektar, untuk membangun perumahan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah. Namun terakhir ada perubahan konsep, tata letak dan lokasi kompleks rumah dinas Bupati-Wakil Bupati dan Sekda. Sebelumnya kompleks rumah dinas itu diwacanakan dibangun di pulau seberang pasar kuliner di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit Muratara.

“Kini lokasi itu berubah dengan beberapa alasan khusus. Awalnya di konsep di pulau seberang pasar kuliner, mengangkat tema potensi Muratara yang dikelilingi aliran sungai. Tapi ada beberapa pertimbangan sehingga harus mencari lokasi lain,”katanya.

Diantara yang menjadi pertimbangan sehingga berubah, harga lahan yang terlalu tinggi, harus dilakukan penimbunan lokasi dengan sekala besar dan lainnya.

“Jadi lokasinya kita geser, sekarang rencananya kita akan bebaskan lahan seluas empat hektar di pinggir Jalinsum (Jalan Lintas Sumatera ) persinya di depan pasar induk sekitar 200 meter dari RSUD Rupit,”jelas Zulkifli.

Menurut, Zulkifli, lokasi itu dianggap sangat cocok dan cukup strategis. Mengingat lahan berada di tepi Jalinsum Muratara, dekat dengan beragam akses dan sarana publik seperti RSUD, pasar induk dan Polres Muratara, maupun Ibu Kota Kabupaten Muratara.

“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengn KJPP untuk melakukan penghitungan harga lahan. Kalau pemilik lahan sepakat, lokasi itu akan diperuntukan untuk komplek rumah dinas Bupati-wabub dan sekda,”pungkasnya.(HARIAN SILAMPARI)

Komentar