oleh

Pasca OTT Dodi, KPK Bidik DPRD Muba

Silampari Online 

JAKARTA- Penyidikan kasus suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex, Sumsel yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya berhenti pada sebatas operasi tangkap tangan (OTT). Penyidik lembaga antirasuah itu akan mengembangkan kasus dugaan suap proyek infrastruktur pada Dinas PUPR yang menjerat Dodi Reza Alex dan tiga orang lainnya. Melainkan bakal mendalami peran dan keterlibatan dari para Anggota DPRD Muba.

Hal ini mengingat rencana dan anggaran proyek dibahas DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin. Selain Dodi, pihak lainnya yang terjerat perkara ini di antaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang agar memenangkan pihak tertentu. KPK memastikan, tim penyidik akan mendalami setiap informasi dengan memeriksa para saksi kasus ini.

“Sejauh ini soal dugaan ada rekayasa lelang pada tahap pelaksanaannya. Namun setiap informasi kami pastikan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lain,” kata Ali dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).

Dodi diduga dijanjikan fee sebesar Rp2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp19,89 miliar. Komitmen fee yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,77 miliar.

Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga Desa dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi di Desa Epil, Kecamatan Lais dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar. (jawapos.com/dom/Sumeks.co/Kris)

Komentar