oleh

Korupsi di Bawaslu Muratara, Kejari Kembali Tetapkan Tiga Tersangka   

LUBUKLINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau kembali menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Muratara, Senin (11/4). Ketiga tersangka tersebut yakni TA, HD dan AC yang merupakan Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Muratara.

“Hari ini penyidik melakukan panggilan ketiga terhadap tiga orang saksi. Namun dari tiga yang hadir hanya 2 yakni TA dan HD. Sedangkan AC tidak hadir,” kata Kepala Kejari Kota Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus, Yuriza Antoni.

Saksi TA dan HD dilakukan pemeriksaan oleh penyidik mulai pukul 13.00 WIB. “Kemudian penyidik langsung ekspose dan langsung meningkatkan status ketiganya menjadi tersangka. Jadi penyidik tadi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka TA. Sedangkan HD, dia langsung dibawa kerumah sakit karena dalam kondisi tidak sehat,” terangnya.

Kondisi HD dinyatakan tidak sehat, itu berdasarkan hasil dari Dokter. “Jadi hari ini penyidik menyimpulkan belum melakukan penahanan terhadap tersangka HD. Hasil keterangan dari Dokter perlu dilakukan observasi dan evaluasi lebih lanjut. Keluhannya dia (HD) memanmg ada riwayat jantung, tensi darah tingi,” timpalnya.

Ia menambahkan, tersangka TA dilakukan penahanan hingga 20 hari kedepan.

Sedangkan untuk tersangka AC, pihak penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan pada Kamis. “Hari ini yang ketiga tidak datang dan hari ini langsung kita tetapkan tersangka. Untuk AC kita sesusai dengan tahapannya yakni kita panggil dulu dengan panggilan pertama, yang kedua tidak datang, dijadwal ketiga tetap tidak hadir. Penyidik pasti akan melakukan penanangkapan terhadap tersangka AC,” tegasnya .

Sementara itu sebelumnya, Kejari Kota Lubuklinggau telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut pada Kamis (7/4). Kelima tersangka tersebut yakni MW (Ketua Bawaslu), MA (Komisioner), TL (Komisioner), SZ (Bendahara) dan KR (Staf Bendahara).

Lebih lanjut, untuk barang bukti (BB) kasus tersebut, sementara penyidik masih menyita dokumen. Dan dari hasil audit BPKP, sudah ditemukan kerugian Negara senilai Rp2.514.800.079.

Seperti diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 8 Mei 202, realisasi belanja dana hibah pada Bawaslu Kabupaten Muratara senilai Rp9.000.000.000. Tidak ada bukti pertanggung jawaban.

Pemberian dana hibah tersebut dituangkan ke dalam naskah perjanjian hibah daerah 2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara tahun 2020.(ans)

Komentar