oleh

Korupsi Bawaslu Muratara, Lima Orang Ditahan

LUBUKLINGGAU – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi Bawaslu Kabupaten Muratara, Kamis (7/4).

Kelima tersangka tersebut yakni MW (Ketua Bawaslu), MA (Komisioner), TL (Komisioner), SZ (Bendahara) dan KR (Staf Bendahara). Mereka sebelum ditetapkan menjadi tersangka, sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kelimanya diperiksa sebagai saksi sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

“Pada hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap perkara penyimpangan bantuan dana hibah dari Pemkab Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun dari dana hibah tersebut dari anggaran tahun 2019 dan tahun 2020. Kelima saksi diperiksa dulu dari sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB. Kemudian penyidik langsung melakukan ekspose penetapan status dari saksi menjadi tersangka,” kata Kepala Kejari Kota Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Yuriza Antoni.

Berdasarkan pantauan, kelima tersangka sekitar pukul 14.00 WIB secara bergantian keluar dari ruang penyidik Kejari. Selanjutnya mereka keluar dengan mengenakan rompi tahanan warna merah, digiring masuk ke mobil tahanan Kejari Lubuklinggau.

“Jadi tersangka kita titipkan dulu di Lapas, ditahan tingkat penyidikan selama 20 hari kedepan,” ungkapnya.

Penyidika Kejari Lubuklinggau nmelakukan penahanan terhadap kelima tersangka untuk percepatan proses penyidikan. “Jadi khawatir melarikan diri, ya ancamannya juga diatas 5 tahun,” terangnya .

Sedangkan untuk barang bukti (BB), sementara penyidik masih menyita dokumen. Dan dari hasil audit BPKP, sudah ditemukan kerugian Negara senilai Rp2.514.800.079. “Pasal disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi,” timpalnya.

Ia juga menambahkan, untuk tiga saksi lainnya yang tidak hadir oleh penyidik akan menjadwalkan agenda berikutnya. “Nanti penyidik menjadwalkan agenda berikutnya dan status mereka masih untuk sementara saksi. Jadi harapan saya dari penyidik untuk ketiga saksi komisioner tersebut untuk kooperatif memenuhi panggilan ketiga dari penyidik,” bebernya.

Lebih lanjut, kalaupun ketiganya masih tidak datang memenuhi panggilan, maka pihaknya melakukan upaya paksa. “Terjadwal Senin. Sudah dua kali mangkir. Yang ketiga kita lakukan upaya jemput paksa kalau saksi tersebut tidak hadir,” tegasnya.

Seperti diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 8 Mei 202, realisasi belanja dana hibah pada Bawaslu Kabupaten Muratara senilai Rp9.000.000.000. Tidak ada bukti pertanggung jawaban.

Pemberian dana hibah tersebut dituangkan ke dalam naskah perjanjian hibah daerah 2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara tahun 2020.(ans)

Komentar