oleh

Kepala BKKBN RI dan Menteri PPPA Resmikan Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Bebas Stunting di Banyuasin

-Berita, daerah-41 Dibaca

Banyuasin— Pemerintah pusat bertekad untuk menurunkan angka stunting mulai dari pusat hingga ke daerah. Upaya tersebut ditarget dapat tercapai dalam waktu dekat ini. Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si bersama Bupati Banyuasin H. Askolani dan Wabup H. Slamet meresmikan Desa Tabuan Asri Banyuasin sebagai Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Bebas Stunting, Senin (11/4/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Musi Rawas, Deputi Bidang KSPK Novian Andusti, PLT Deputi bidang partisipasi masyarakat Kementrian PPPA Indra Gunawan SKM MA, Ketua dan wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, Kepala BKKBN Provinsi Sumsel Mediheryanto SH MH, Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumsel Henny Yulianti itu .S.IP MM.

Bupati Banyuasin H.Askolani mengatakan supaya seluruh desa yang ada di Banyuasin dapat menerapkan konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, seperti yang dilakukan Desa Tabuan Asri.

“Pastinya jadi penyemangat dan contoh desa lainnya untuk menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ” bebernya.

Lebih lanjut Askolani menerangkan peran kaum perempuan sangat strategis, maka kesetaraan dan keadilan gender kini menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan. “Kemudian anak anak akan menjadi pemimpin bangsa,” jelasnya

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang, BKKBN memperkuat sinergi dan kolaborasi program bersama kementerian PPPA RI.

Menurut Hasto Program pencanangan Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Bebas Stunting sejalan dengan program BKKBN.
“Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), Pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting.

Faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama,” jelas Hasto.

Dipaparkan Hasto, Dirinya Bangga terhadap Desa ramah perempuan peduli anak dan bebas stunting karena membawa pengaruh besar untuk meningkatkan kualitas anak. Diketahui bahwa angka stunting di kabupaten Banyuasin sudah bagus yakni 23 persen karena lebih rendah. Namun diharapkan angka stunting dapat terus diturunkan sesuai target presiden diangka 14 persen.

Hasto menerangkan, ciri ciri stunting yakni;Stunting itu pasti orangnya pendek tapi orang pendek belum tentu stunting. Stunting kemampuan daya intelektual nya rendah tidak bisa bersaing. Penderita stunting pada hari tua mudah sakit dan tidak produktif.

Tiga hal penyebab Stunting ada tiga yakni tidak mendapatkan makanan yang cukup sebelum umur dua tahun, sering sakit dalam 1000 hari pertama, dan pengasuhan kurang baik. Oleh karena itu, lanjut Hasto mencegah stunting dilakukan sebelum anak berusia dua tahun, kepedulian terhadap anak membuat pengasuhan anak menjadi bagus serta mengatur jarak antar anak minimal tiga tahun. “Kita berharap desa Tabuan Asri ini menjadi percontohan dan dapat diaplikasikan ke desa yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Mentri PPPA RI IGA Bintang Dramawati telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.

“Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Daerah yang kali ini komitmen dengan Kabupaten Banyuasin dan Mura. Hal ini bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif didalam menanggulangi masalah perempuan dan anak,” kata Bintang Darmawati.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Sumsel Mediheryanto SH MH menambahkan Pencanangan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak dan Bebas Stunting adalah upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa

Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas di Desa Tabuan Asri.

Diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian, akan pentingnya eksistensi perempuan dan anak dalam berbagai sektor yang akan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak dan kemajuan perempuan dan anak serta memberikan keyakinan besar bahwa apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam kesempatan berbeda juga dilaksanakan Penyerahan Piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA RI Kepada Bupati Banyuasin. Kepala BKKBN RI Dr Hasto Wardoyo SPOK menyrerahkan Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Bupati Banyuasin(*)

Komentar