oleh

Disinyalir Tanpa Izin Lokasi dan IUP, Lahan PT Evans Lestari Diportal

Silampari Online 

MUSI RAWAS- Terkait adanya pembukaan lahan kurang lebih seluas 15 hektar oleh PT Evans Lestari di areal Desa Yudha Karya Bhakti (YKB) diduga tanpa mengantongi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) menuai protes oleh masyarakat Desa setempat. Sehingga, dengan begitu masyarakat mendesak sebelum ada kejelasan maka agar aktifitas perusahaan tersebut dihentikan.

Kepala Desa (Kades) Yudha Karya Bhakti, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Aidil Fitri mengatakan bahwa sedikitnya kurang lebih ada 15 hektar lahan di Desanya telah ditanami kelapa sawit oleh pihak PT Evans Lestari. Padahal, untuk izin lokasi dan IUP belum ada sesuai keputusan Bupati Mura nomor 891/KPTS/Disbun/2012 tentang pemberian IUP atas nama PT Evans Lestari.
<span;>Dikatakannya, sebagaimana amanat IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Tahun 2012 tersebut setidaknya ada lima Kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi untuk areal perkebunan PT Evans Lestari diantaranya Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Terawas dan Selangit.

“Dari lokasi yang diputuskan untuk digarap oleh perusahaan ini tidak ada Kecamatan Sukakarya. Termasuk Desa YKB yang masuk dalam wilayah Sukakarya,”jelas Aidil kepada Harian Silampari, Rabu (23/3).

Menurut ia, guna mengklarifikasi tersebut maka Pemdes telah melakukan pemanggilan kepada pihak PT Evans Lestari terkait permasalahan tersebut. Namun, kendati perusahaan telah memberikan penjelasan akan tetapi Pemdes belum bisa menerima apa yang disampaikan sebelum ada bukti otentik baik secara De Facto dan De Jure.

Terlepas dari itu sebelum perusahaan bisa membuktikan bahwa Desa Yudha Karya Bhakti masuk dalam izin lokasi dan IUP. Maka masyarakat meminta agar tidak ada aktifitas apapun diareal perkebunan yang masuk dalam Desanya tersebut sebagaimana aturan yang ada.

Sementara itu, Manajer Pamitra PT Evans Lestari, Gugun membantah kalau aktifitas perkebunan di Desa YKB tanpa ada izin lokasi. Melainkan, dalam surat keputusan IUP Bupati tersebut ada kesalahan penulisan. Sebab, Desa YKB masuk dalam peta perusahaan kendati secara De Jure tidak ada. Namun, secara De Facto atau faktanya izin lokasinya ada. (Kris)

Komentar