oleh

Banyak Perusahaan Tanpa HGU, Pemkab Musi Rawas Merugi Ratusan Miliar

Silampari Online 

MUSI RAWAS- Banyaknya perusahaan perkebunan yang belum mengantongi hak guna usaha (HGU) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) merugi ratusan miliar. Sebab, dengan banyaknya perusahaan tidak mengurus HGU maka mengakibatkan Pemkab Mura tidak bisa menarik pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mura, Sunardin mengatakan bahwa setidaknya ada 12 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Mura belum mengantongi HGU. Sehingga, dengan kondisi ini maka perusahaan tersebut akan diundang ke kantor Bupati untuk membahas masalah tersebut.

“Secepatnya baik perusahaan yang habis izin  lokasi maupun belum ada HGU akan kita undang ke kantor Bupati,”jelas Sunardin kepada Silampari Online, Rabu (27/10/2021) diruang kerjanya.

Dikatakannya, pengurusan HGU sangatlah penting. Mengingat, disamping sudah menjadi ketentuan aturan tentunya pengurusan HGU akan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) khususnya sektor pajak BPHTB.

“Untuk target pajak BPHTB di perubahan tahun ini naik 101 persen dari sebelumnya Rp64 miliar menjadi Rp158 miliar atau bertambah Rp94.200 juta,”terangnya.

Menurutnya, agar target pajak BPHTB tersebut tercapai maka sebelum terbit HGU. Maka perusahaan disarankan untuk mengangsur biaya BPHTB dan dianggap sebagai piutang sebagai bentuk kepedulian perusahaan tersebut.

Terlepas dari itu dengan masih banyaknya perusahaan yang belum mengurus HGU maka Pemkab Mura tentu dirugikan. Sebab, diestimasikan jika 12 perusahaan mengurus HGU maka Pemkab Mura akan menerima pajak BPHTB kurang lebih sebesar Rp400-500 miliar. Tentunya, pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah Pemkab Mura. Apalagi, masa berlaku HGU selama 35 tahun dan bila habis maka bisa diperpanjang 25 tahun kedepan. (Kris)

Komentar